TELISIKMEDIA.COM -Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah (Lamteng), I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam rangka optimalisasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota pada sektor pertanahan.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk mempererat sinergi dan kolaborasi antarpemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, mulai dari percepatan sertifikasi aset pemerintah, penyelesaian konflik pertanahan, peningkatan kepastian hukum, hingga penguatan sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib dan modern.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sektor pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kepastian status hukum atas tanah dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Plt. Bupati Lamteng I Komang Koheri, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen mendukung seluruh program strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. Kami di Kabupaten Lampung Tengah siap mendukung seluruh kebijakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, mempercepat pelayanan pertanahan, serta menjaga setiap proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar I Komang Koheri.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antarinstansi akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kabuoaten Lampung Tengah.
“Melalui kolaborasi yang semakin erat, kami optimistis berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjadi salah satu pilar dalam mendorong pembangunan Lampung Tengah yang berkelanjutan demi terwujudnya daerah yang unggul, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Menurut I Komang Koheri, pengelolaan pertanahan yang profesional bukan hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi, perlindungan aset negara dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan berbagai tantangan di bidang pertanahan.
“Sinergi yang semakin kuat kami yakin akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah,” pungkasnya. (red)
