TELISIKMEDIA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, S.E., M.Sos.I, menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi pendidikan harus berjalan transparan, profesional, dan bebas dari pungutan yang tidak memiliki dasar ketentuan.
“Saya pastikan, tidak ada tempat bagi pelaku pungli di Disdikbud Lampung Tengah. Data anak-anak kita di jenjang TK dan PAUD tidak boleh dihambat atau dijadikan ladang pemerasan oleh oknum staf yang tidak bertanggung jawab,” tegas Nur Rohman, Jumat (14/8/2026)
Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan administrasi sekolah. Setiap informasi atau laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menindaklanjuti adanya informasi dugaan pungutan, pihak Disdikbud telah menginstruksikan bidang terkait untuk menonaktifkan sementara oknum staf yang bersangkutan dari tugas pelayanan guna mendukung proses pemeriksaan secara objektif.
“Kami tidak ingin tindakan satu-dua oknum merusak kerja keras ribuan guru PAUD dan seluruh staf dinas yang selama ini bekerja dengan jujur dan profesional. Karena itu, pembenahan dan pengawasan akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari langkah pencegahan, Disdikbud Lampung Tengah juga menyiapkan saluran pengaduan khusus bagi pengelola PAUD/TK yang memiliki informasi atau pernah mengalami permintaan dana yang tidak semestinya.
Selain itu, Disdikbud memastikan proses pelayanan administrasi, termasuk antrean persetujuan data siswa baru, tetap berjalan dan ditargetkan dapat diselesaikan tanpa pungutan di luar ketentuan.
Pengawasan internal juga akan diperkuat untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dalam pelayanan administrasi sekolah. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah terjadinya pungli sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada para pengelola satuan pendidikan.
“Kami ingin membangun sistem pelayanan yang bersih, terbuka dan profesional. Dunia pendidikan harus menjadi ruang untuk melayani dan mencerdaskan generasi, bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Nur Rohman.
Ia menambahkan, pencegahan pungli merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat. Dengan pelayanan yang cepat, transparan dan bebas pungutan liar, para guru dan pengelola satuan pendidikan dapat lebih fokus menjalankan tugas utama dalam mendidik dan membina anak-anak.
“Atas nama institusi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para pengelola pendidikan anak usia dini apabila persoalan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kami berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan pendidikan di Lampung Tengah berjalan lancar, profesional dan berintegritas,” pungkasnya. (red)
