Bupati, Agus Istiqlal menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah di audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Pesibar kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Capaian tersebut tentunya tidak menjadikan kita untuk berbangga diri namun tetap memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Pesibar,” tutur Bupati, Agus Istiqlal.
Kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah. Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain- lain pendapatan yang sah.
“Untuk diketahui bahwa kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana, dan infrastruktur. Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewewenangan pada OPD, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran,” ungkap Bupati, Agus Istiqlal.
Masih kata Bupati, Agus Istiqlal, pencapaian target kinerja APBD Tahun 2023 digambarkan oleh serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp768,95 Milyar dari total anggaran sebesar Rp906,65 Milyar atau sebesar 84,81 persen. Sementara realisasi pendapatan daerah adalah Rp768,69 Milyar dari target pendapatan sebesar Rp858,15 Milyar atau sebesar 89,58 persen. “Sebagaimana yang telah disusun dalam struktur APBD, bahwa pendapatan daerah meliputi PAD dengan realisasi sebesar Rp36,02 Milyar dari target sebesar Rp127,48 Milyar atau sebesar 28,26 persen,” papar Bupati, Agus Istiqlal. (Uspan)
